GOWA– Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan Sulawesi Selatan (FPPL Sulsel), melalui pengurusnya Suwandi Sultan angkat bicara setelah sempat beredar Isu panas dengan beredarnya informasi melalui Akun Anonim di Facebook dan beberapa media sosial lainya terkait dugaan suap Pabrik Batcing Plant Ilegal di lingkup DPRD Gowa.
Isi yang menyeruak itu, menyudutkan salah satu anggota dewan Komisi III DPRD Gowa seperti yang dihbuskan di media sosial.
Suwandi menjelaskan, isu ini tidak hanya beredar dari postingan Anonim di Facebook dengan nama “gowamo” akan tetapi isu ini berkambang di anggota DPRD sendiri dan saling tuding siapa yang menerima uang yang diduga dari salah pemilik perusahaan pabrik Batching Plant illegal yang beroperasi di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba, Kabupaten Gowa.
“Merebaknya informasi miring yang mengkaitkan dengan Lembaga kami, baik secara individu bahwa ikut menerima uang dari pemilik perusahaan saya secara kelembagaan dan pribadi mengatakan dengan tegas katakan tidak pernah menerima uang seperti apa informasi yang beredar baik di kalangan DPRD Gowa maupun LSM dan media,” papar Suandi dalam rilisnya yang diterima media ini, Humas (15/1).
Lanjut suwandi, kalau betul informasi itu benar adanya suap dari pemilik pabrik Batching Plant tersebut ini sangat mencederai marwah DPRD Gowa, khususnya Komisi III.
“Tentunya, sebagai perwakilan rakyat di legislatif yang dimana DPR sebagai fungsi control dan pengawasannya justru menciderai marwah DPRD itu sendiri dengan dugaan menerima suap dari pemilik pabrik tersebut,” tegasnya.
“Dengan beredarnya informasi ini yang kami anggap selain menyudutkan Lembaga kami dan membuat kami sangat kecewa karena kami sudah 6 Kali RDP terkait Bersama komisi III terkait pabrik batcing plant yang illegal ini dan sangat percaya dengan intergritas di DPRD Gowa,” tambah Suandi.
Maka dari itu ia sudah menyurat ke DPRD Gowa Cq. Komisi III dan teruskan ke BKD DPRD Gowa selain mempertanyakan soal isu itu, juga masih tetap komitmen mengawal terkait pabrik batching plant illegal itu dan pabrik beton diduga illegal yang ditengarai juga milik pabrik batching plant tersebut.
“Saya tegaskan, dengan beredarnya informasi yang menyudutkan Lembaga kami dan baik individu yang ada didalamnya mempertegas bahwa kami tidak pernah menerima uang seperti apa informasi yang beredar tersebut dan dengan tegas kami juga sudah melaporkan secara resmi ke KPK dan Ditjen Pajak terkait penghidaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena sudah puluhan tahun tidak mengantongi izin dan Artinya tidak melakukan pembayaran pajak, dan tak hanya itu terkait batching plant, yang kami laporkan,” tambahnya.
Terkait beberapa proyek seperti di jl. Metro tanjung bunga yang lbaga ini duga ada kongkalikong pemenangan tender pengerjaan tersebut karena bagaimana bisa pekerjaan yang memakai anggaran APBD itu bisa disuplay material oleh pabrik yang tak mengantongi izin,” pungkas Suandi.(*)
