Giliran gas 3Kg langka, menggambarkan ketika dapur rakyat dipertaruhkan di atas rapuhnya rantai pasok.
Oleh: Zulkifli Malik
Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (gas melon) yang kembali terjadi di Sulsel, khususnya Makassar, tak sebatas gangguan pasokan temporer, melainkan gejala struktural dari tata kelola distribusi energi yang rapuh.
Di tengah klaim bahwa stok aman, realitas di lapangan menunjukkan antrean panjang, harga melambung, dan warga terpaksa berkeliling puluhan agen dan pasar tradisional hanya untuk satu tabung sebuah ironi di negeri yang mengklaim kedaulatan energi.
Menelisik realitas lapangan, tampak antrean, keluhan, dan desakan warga, juga terdokumentasi dari data pemberitaan awal September 2026 menggambarkan kondisi yang memprihatinkan.
Di Kecamatan Panakkukang, Makassar, warga antre berjam-jam sejak pagi demi mendapatkan gas melon seharga Rp19.000, dengan stok agen hanya 100 tabung per hari. Di Manggala, seorang ibu rela mengikuti truk pengangkut gas hingga keliling 10 agen sebelum akhirnya kehabisan tenaga dan pulang tanpa membawa apa-apa.
Laporan dari pangkalan resmi menyebut alokasi harian hanya 60 tabung per pangkalan, jauh di bawah kebutuhan riil rumah tangga menengah ke bawah.
Situasi ini pun memicu unjuk rasa di kantor Pertamina Makassar pada 10 September, dengan massa menuntut transparansi data pasokan dan penjelasan atas antrean BBM serta gas yang terjadi hampir bersamaan dengan krisis listrik dan air PDAM.
Sementara data pasokan yang dihimpun menyebut klaim vs realitas distribusi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan telah menambah pasokan LPG 3 kg di Sulsel hingga 260 ribu tabung pada September 2026, atau setara hampir 80 persen dari penyaluran harian normal, dengan mekanisme extra dropping hingga 130 persen di wilayah prioritas seperti Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto.
Namun, penambahan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah di tingkat pangkalan. Koordinator Hiswanamigas Maros, H. Asri Abdul Rahim, menyebut kondisi saat ini belum masuk kategori kelangkaan teknis, melainkan distribusi yang “panas” akibat peningkatan kebutuhan di musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Dengan kata lain, masalahnya bukan pada volume total pasokan, melainkan pada efektivitas penyaluran dari agen ke pangkalan hingga ke tangan konsumen akhir.
Secara ilmiah, kelangkaan gas melon dapat dianalisis melalui tiga dimensi:
(1) kebijakan distribusi restriktif sejak 1 Februari 2025 yang melarang pengecer non-resmi menjual LPG 3 kg, sehingga mempersempit akses masyarakat ke titik penjualan.
(2) asimetri informasi antara klaim dan realitas lapangan, yang memicu panic buying dan memperparah tekanan pada rantai pasok
(3) lemahnya pengawasan distribusi yang membuka celah spekulasi, penimbunan, dan kebocoran subsidi ke sektor usaha besar yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi.
Ombudsman RI dalam beberapa laporan sebelumnya menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata faktor teknis atau cuaca, melainkan problem tata kelola yang sistemik.
Toh, dampak kelangkaan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial-politik. Bagi rumah tangga menengah ke bawah, gas melon adalah sumber energi utama untuk memasak, jadi keterlambatan atau ketiadaan pasokan berarti gangguan terhadap ketahanan pangan domestik.
Bagi UMKM kuliner, kelangkaan ini berarti kenaikan biaya operasional ketika mereka terpaksa membeli gas di harga pasar gelap yang mencapai Rp24.000–Rp25.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.500.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu inflasi pangan lokal, menurunkan daya beli, dan memperlebar ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Karena itu, sepaham dengan suara pakar migas, perlunya reformasi tata kelola, bukan sekadar tambahan pasokan dan menekankan bahwa solusi kelangkaan gas melon tidak cukup dengan menambah kuota pasokan semata.
Kebijakan redistribusi melalui pangkalan resmi harus disertai dengan transparansi data alokasi per wilayah, audit rantai distribusi untuk mencegah kebocoran subsidi, dan mekanisme pengaduan warga yang responsif.
Hiswanamigas menyarankan pembentukan satgas pengawasan di tingkat kabupaten/kota untuk memantau harga dan ketersediaan di pangkalan, serta sanksi tegas bagi agen yang menimbun atau menjual di atas HET. Tanpa reformasi tata kelola ini, siklus kelangkaan akan terus berulang setiap kali ada guncangan permintaan atau gangguan logistik.
Dari refleksi kritis, energi sebagai hak, bukan komoditas spekulatif tampak pada level yang lebih fundamental, kelangkaan gas melon mengajak kita merefleksikan posisi energi dalam kontrak sosial negara-warga.
Jika energi adalah hak dasar, maka negara berkewajiban memastikan akses yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan bukan sekadar menjaga stok agregat yang aman secara statistik tetapi gagal menjangkau dapur rakyat.
Klaim bahwa “stok aman” menjadi tidak relevan ketika warga harus antre berjam-jam atau mengikuti truk gas keliling kota. Ini adalah kegagalan distribusi, bukan kegagalan pasokan.
Nah, momentum kelangkaan gas melon September 2026 harus menjadi titik balik untuk reformasi tata kelola distribusi LPG bersubsidi di Sulsel. Pertamina, pemerintah daerah, dan DPR Sulsel perlu membuka data alokasi pasokan per pangkalan, melakukan audit independen terhadap rantai distribusi, dan melibatkan organisasi masyarakat dalam pengawasan.
Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, klaim “stok aman” akan terus bertabrakan dengan realitas antrean panjang dan giliran gas langka akan kembali menjadi judul berita di musim kemarau tahun depan. (*)
