MAKASSAR– Puluhan pemuda dan mahasiswa dari Garda Revolusi Rakyat (GERAK) Indonesia menggelorakan semangat anti-korupsi melalui aksi unjuk rasa sengit di Flyover Jalan A.P. Pettarani, Makassar, sebelum bergerak ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Aksi ini menyoroti kasus megakorupsi proyek jalan Sabbang-Tallang senilai Rp55,6 miliar yang diduga merugikan negara hingga Rp7,4 miliar.
“Kami datang untuk menuntut penuntasan kasus ini! Ada aliran dana Rp4 miliar yang terungkap di persidangan, mengalir ke salah satu pihak yang sudah empat kali mangkir dari pemanggilan,” tegas Nawir, Ketua GERAK Indonesia, sambil mengacungkan spanduk tuntutan di depan massa.
Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan tujuh terdakwa dalam kasus ini.
Fakta mencengangkan muncul di persidangan: seorang Wakil Ketua DPRD Sulsel saat proyek berjalan menerima Rp4 miliar melalui dua kali transfer Rp1,5 miliar pertama, lalu Rp2,5 miliar kedua via stafnya, Andi Fajar alias Undu. Ironisnya, statusnya sebagai potensi tersangka baru masih menggantung tanpa kejelasan.
Nawir, yang juga Ketua Umum HMI Gowa Raya 2023-2024, menekankan prinsip keadilan tanpa pandang bulu.
“Tak peduli dia kader Partai Presiden atau duduk manis di kursi kekuasaan sebagai wakil kepala daerah. Hukum jangan tebang pilih—runcing ke bawah, tumpul ke atas!” serunya, disambut sorak massa.
Ia bahkan melontarkan tantangan terbuka ke Presiden Prabowo Subianto, Jika rezim ini komitmen bersihkan korupsi sampai akar, tindak kadernya yang mangkir empat kali dari panggilan! Hukum tak boleh mandek gara-gara lingkar kekuasaan.
Aksi berlanjut ke Kejati Sulsel, di mana massa memasang spanduk raksasa bertuliskan “USUT TUNTAS KASUS SABBANG-TALLANG, USUT SEMUA YANG DISEBUT DALAM FAKTA PERSIDANGAN”.
Mereka menyerahkan pernyataan sikap resmi kepada petugas. “Kami akan kembali beraksi segera jika tak ada kemajuan. Usut tuntas korupsi jalan Sabbang-Tallang!” pungkas nya.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan ujian kredibilitas janji anti korupsi pemerintahan baru.
Dengan fakta persidangan yang menyeret elite politik, tekanan publik seperti ini bisa memaksa Kejaksaan bertindak tegas, mencegah kasus ‘mangkir abadi’.
Di Sulawesi Selatan, di mana infrastruktur jadi isu krusial, penuntasan kasus ini berpotensi jadi momentum reformasi atau justru babak baru impunitas jika elite kekuasaan terus dilindungi.(*)
