Jakarta – Suasana ruang rapat anggota DPD RI pada Jumat (19/9/2025) terasa berbeda. Deretan kursi yang biasanya diisi wajah-wajah senator hari itu dipenuhi oleh anak-anak muda dengan semangat menyala. Mereka adalah jajaran pengurus baru Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) periode 2025–2027, yang datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, atau akrab disapa Wale, tampil sederhana namun tegas. Di hadapan anggota DPD RI, Andika Mayrizal Amir, SH., M.Kn dan Jupri Mahmud, SE, ia memperkenalkan jajaran pengurus Eksekutif Nasional LMND. Namun lebih dari sekadar perkenalan, forum itu menjadi ruang bagi suara generasi muda untuk didengar.
“Pendidikan saja tidak cukup. Kami sadar, jika ingin menciptakan sistem pendidikan yang setara, ilmiah, dan demokratis, maka LMND harus bergerak di isu lain: ekonomi dan politik,” ujar Wale dengan nada mantap.
Ia kemudian menyinggung situasi global yang kian dinamis. Perang dagang, persaingan antar blok, hingga konflik fisik di sejumlah kawasan, menurutnya, membawa dampak nyata pada rantai pasok dan ekonomi Indonesia.
Bagi LMND, akar persoalan negeri ini jelas: imperialisme dalam wajah neoliberalisme, sistem kenegaraan yang dikuasai oligarki, serta perilaku koruptif pejabat dan birokrat.
Menariknya, ia mengutip istilah Presiden Prabowo Subianto: serakah-nomiks, untuk merangkum masalah tersebut.
Namun di balik kritik itu, tersimpan optimisme. “Membangun konsensus nasional adalah proses panjang, tapi setia pada proses adalah tindakan revolusioner. Kami percaya, niat baik orang-orang akan terkonsolidasi menuju perubahan,” tambah Wale, mengingatkan pada semangat leluhur dan pahlawan bangsa.
Respon positif datang dari tuan rumah. Andika Mayrizal Amir, anggota Komite IV DPD RI, mengapresiasi kehadiran LMND.
“Kami butuh masukan seperti ini. Sudah menjadi tugas kami mendengar aspirasi rakyat. Semoga kita bisa bersinergi,” ujarnya.
Ia bahkan mengakui keresahan publik terhadap arogansi sebagian pejabat hari ini. “Pejabat sekarang berbeda jauh dengan dulu. Semoga kritik ini jadi tamparan untuk introspeksi.”
Pertemuan itu ditutup dengan penyerahan dokumen aspirasi LMND. Ada tiga poin utama yang mereka sampaikan. Pertama, dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan signifikan.
LMND khawatir kondisi ini memicu daerah mencari pemasukan lain, misalnya lewat kenaikan pajak, yang justru membebani rakyat.
Kedua, dana bagi hasil (DBH) dari sumber daya alam dan pajak. LMND menuntut agar pembagiannya lebih adil.
Selama ini, daerah penghasil hanya menanggung resiko, sementara hasil ekonominya dinikmati di tempat lain.
Ketiga, penguatan koperasi dan UMKM. Lewat program Koperasi Desa Merah Putih dan sejumlah skema UMKM, LMND percaya ada jalan untuk melindungi rakyat dari kerentanan ekonomi.
Namun, mereka menegaskan perlunya pengawasan ketat agar program itu benar-benar sampai ke masyarakat bawah.
Audiensi itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun jejaknya terasa lebih panjang. Di ruang Senayan, suara anak-anak muda kembali menggema, menantang para senator untuk tak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti.
Sebuah pengingat bahwa bangsa ini bukan hanya milik generasi hari ini, tetapi juga milik mereka yang sedang bersiap mengambil tongkat estafet. (*)
