Makassar – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Slelatan gelar Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham RI,Y. Ambeg Paramarta, Selasa (6/9).
Digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan menggunakan video Conference aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh satuan kerja Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel, salah satunya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar.
Membuka kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak menyapaikan sedikit masukan-masukan penguatan tugas dan fungsi untuk satuan kerja dan pelayanan pada unit pelaksana teknis.
Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh, Y Ambeg Pratama, yang menyampaikan bahwa perubahan UU Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
“UU No 12 Tahun 1995 masih terjadi tumpang tindih pemahaman tentang difinisi ataupun makna Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perubahan UU Pemasyarakatan yakni UU No 22 Tahun 2022,” ungkap Ambeg.
Ambeg juga menyampaikan 13 muatan baru RUU baru Pemasyarakatan yakni; Reformulasi Pemasyarakatan, Reformulasi Sistem Pemasyarakatan, Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, Asas dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, Penegasan fungsi Pemasyarakatan, Kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, Hak dan Kewajiban, Perlakuan terhadap Kelompok ResikoTinggi, Intelijen Pemasyarakatan, Sistem Teknologi InformasiPemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan, Pengawasan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat.
Menutup materinya Y. Ambeg mengajak seluruh lapisan Pemasyarakatan untuk ikut mendukung Undang Undang pemasyarakatan yang baru. “Tolong suport undang undang nomor 22 Tahun 2022 ini, tolong suport direktorat Pemasyarakatan,” tutupnya. (*)
