Sinjai– Terkait perdebatan Tata cara Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat H.Sulthani Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Nasdem Bone sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sinjai angkat bicara.
Sulthani menilai bahwa pemilihan kepala Daerah melalui DPRD merupakan Kebijakan emosional yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Menurutnya Undang-Undang Dasar 45, dan UU Pemerintahan Daerah dan semangat reformasi tidak memberikan kewenangan DPRD untuk memilih bupati/ walikota. “Artinya Undang-Undang dijelaskan jika kedaulatan ada sepenuhnya ditangan rakyat,” jelasnya, Sabtu (20/9).
Sehingga Lanjut Sulthani bukan UU Pemilukada yang harus dirubah akan tetapi sistem pemilukada langsung oleh masyarakat yang perlu direstorasi. “Jika sistem pemilihan langsung oleh rakyat direstorasi, bisa saja Komisi Pemilihan Umum ditiadakan dan yang ada hanya pengawas pemilu dan unsur partai 1 orang per desa kemudian penghitungan suara di lakukan di depan rapat paripurna DPRD.” Ujarnya.
Metode ini bisa ditempuh dengan cara membagikan langsung kertas suara disetiap rumah warga sesuai dengan jumlah wajib pilih yang ditetapkan DPT.”Jika seperti ini, otomatis anggaran triliunan rupiah bisa dihemat sebab tidak ada lagi TPS karena masyarakat memilih langsung di rumah masing-masing,” terang Sulthani.
Terpisah, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sinjai H. Sabirin Yahya yang juga selaku Bupati Sinjai mengaku akan mengkaji yang mana lebih baik terkait Pemilu kada langsung oleh rakyat maupun pilkada yang dipilih oleh DPRD. “Saya sementara pelajari dulu apa kelebihan dan kekurangan dari dua sistem ini. Yang jelas kan sistem tersebut bisa diterima masyarakat,” Ujarnya. (Eghy)
