Close Menu
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Minggu, November 22
Indotim NewsIndotim News
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Home»NASIONAL»ANALISIS: Polri di Titik Balik, Reformasi atau Jangan Sekadar Retorika
NASIONAL

ANALISIS: Polri di Titik Balik, Reformasi atau Jangan Sekadar Retorika

Indotim NewsBy Indotim NewsNovember 19, 2025Updated:November 19, 2025Tidak ada komentar4 Mins Read
Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Email WhatsApp

 Dialog Literasi Kebangsaan STIK Polri yang mengangkat tema “Transformasi Polri Antara Citra dan Realita” menggambarkan kenyataan menggores nurani yang tengah dihadapi institusi kepolisian Indonesia.

Oleh: Zulkifli Malik

Jika menyimak Pernyataan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Irjen Achmad Kartiko, tentang banyaknya kekurangan di Polri, menunjukkan ada kesadaran internal yang selama ini jarang diakui secara terbuka.

Namun, kesadaran saja tidak cukup tanpa ada langkah-langkah konkret untuk merestorasi kepercayaan yang kian menipis di mata publik.

Ketika kita menelisik data survei Kompas 2025 mengungkap bahwa kepercayaan publik terhadap Polri merosot drastis hingga 42%, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih di angka 58%.

Penurunan ini berkorelasi langsung dengan insiden kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang memantik sorotan tajam terhadap lemahnya pengelolaan manajemen konflik dan penggunaan kekuatan berlebihan.

Kerusuhan ini menjadi cermin kegagalan komunikasi dan pelayanan publik yang menyebabkan Polri tidak lagi dipandang sebagai pelindung masyarakat, melainkan sumber keresahan.

Wakil Kepala Lemdiklat Polri menyebutkan bahwa Polri belajar dari peristiwa tersebut dan berkomitmen membuka diri terhadap kritik masyarakat.

Tentunya, ini merupakan langkah awal yang penting, mengingat selama ini kritik sering disikapi defensif dan bahkan terkadang diabaikan.

Namun, transformasi sejati membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan; harus ada transparansi, akuntabilitas, dan reformasi struktural yang mendasar agar kapasitas Polri dalam menjaga stabilitas sosial benar-benar pulih.

Pengakuan Kartiko terhadap dampak negatif kerusuhan terhadap legitimasi Polri harus dijadikan momentum untuk evaluasi menyeluruh dalam aspek penggunaan kekuatan di lapangan.

Sementara, data dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa isu penyalahgunaan kekuatan dan pelanggaran HAM oleh aparat menjadi salah satu faktor utama menurunnya kepercayaan masyarakat.

Jika Polri tidak segera memperbaiki perilaku aparat di lapangan, narasi perubahan akan menjadi bahan skeptisisme dan jauh dari realita.

Program Quick Wins yang dijalankan Polri pascakerusuhan Agustus 2025 menunjukkan kenaikan indeks kepuasan publik menjadi 65 persen dan citra positif menjadi 64,4 persen.

Namun, peningkatan ini patut diwaspadai sebagai potensi pencitraan jangka pendek. Karena dalam konteks sosial-politik, kepercayaan publik adalah hasil kumulatif dari konsistensi reformasi yang berkelanjutan, bukan perubahan instan yang hanya berlangsung saat sorotan media tinggi.

Demikian Irjen Kartiko menegaskan, bahwa membangun kepercayaan di era post-truth bukan lagi soal narasi, melainkan tindakan nyata yang berdampak langsung.

Pernyataan ini mengandung kebenaran fundamental di era digital dimana informasi dan disinformasi bertebaran, namun tanpa bukti perubahan konkrit, kepercayaan akan tetap hampa.

Setiap kebijakan harus dapat diukur dan diuji efektivitasnya, bukan hanya jadi bahan propaganda institusi. Meskipun Polri mengaku terbuka terhadap kritik, tantangan terbesar ada pada bagaimana menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi serius yang berujung pada perbaikan nyata.

Struktur internal Polri yang hierarkis dan tertutup berpotensi menghambat kritik dari dalam maupun luar untuk bertransformasi menjadi kebijakan efektif.

Pembaharuan internal yang melibatkan transparansi, keterlibatan masyarakat sipil, dan pengawasan independen adalah kunci perubahan yang tidak berkutat pada  retorika belaka.

Nah, kepercayaan publik terhadap Polri mencerminkan tingkat kesehatan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Rendahnya tingkat kepercayaan ini sekaligus indikasi bahwa selama ini polisi gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pengayom masyarakat dan penegak keadilan.

Dalam konteks ini, Polri harus membersihkan diri dari praktik penyalahgunaan kekuasaan, memperbaiki komunikasi publik, dan menunjukkan komitmen nyata pada reformasi kepolisian berbasis hak asasi manusia.

Dialog di STIK Polri menjadi momen penting jika dijadikan titik awal perubahan yang kritis dan konsekuen. Menolak sekadar menjadikan dialog sebagai ritual simbolis atau alat penguat citra, melainkan harus diikuti dengan langkah perbaikan sistemik dalam pelayanan publik, pelatihan aparat, dan mekanisme pengawasan internal yang kredibel.

Toh, di titik akhir, masyarakat menunggu tindakan Polri yang bukan hanya janji. Kepercayaan sebagai modal sosial utama harus direbut kembali dengan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas yang dilandasi integritas.

Jika jalan ini diabaikan, bukan hanya citra Polri yang rusak, tapi juga stabilitas sosial dan keamanan nasional yang menjadi taruhannya.

Penulis adalah Jurnalis Pinggiran 

SLIDER
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Indotim News
  • Website

Related Posts

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

LKBHMI Soroti Pencalonan Dasco, Tuntut Transparansi dan Penyidikan Penyadapan Tuntas

November 17, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Berita Terkini
  • Post Popular

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas

November 20, 2026

Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026

November 19, 2026

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Pastor Yance Yogi dari Intan Jaya; Uskup Merauke urus umat, bukan sibuk pemekaran wilayah

Mei 29, 2022

DPC Pandawa Pattingalloang Gowa Laksanakan Rapat Persiapan Pelantikan

Agustus 15, 2022

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Antara WikiLeaks dan SBY, Siapa Bohong?

Agustus 1, 2014
Berita Terbaru
  • Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden
  • Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas
  • Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026
  • Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan
  • Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Indeks Berita
© 2026 INDOTIM NEWS | by WebPro.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.