Close Menu
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Minggu, November 22
Indotim NewsIndotim News
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Home»NASIONAL»Capai Rp.1 Triliun Hilang di Balik Kuota Haji, Yaqut Cholil Ditetapkan Tersangka
NASIONAL

Capai Rp.1 Triliun Hilang di Balik Kuota Haji, Yaqut Cholil Ditetapkan Tersangka

Indotim NewsBy Indotim NewsJanuari 9, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Email WhatsApp

INDOTIMNEWS– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis penetapan tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Konfirmasi ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (9/1/25).

Membahas kronologi faktual, landasan normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji), serta implikasi tata kelola, semata-mata berdasarkan data publik yang tersedia.

Dilakukannya penyidikan berdasarkan pengumuman resmi Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dengan koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk perhitungan kerugian negara.

Pada Tanggal 11 Agustus 2025, KPK menyatakan kerugian negara secara awal mencapai lebih dari Rp1 triliun, disertai pencegahan perjalanan luar negeri selama enam bulan bagi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (mantan staf khusus), dan Fuad Hasan Masyhur (pemilik biro haji Maktour).

Pada 18 September 2025, KPK menduga keterlibatan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji. Panitia Khusus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Pansus Angket Haji DPR RI) juga menyatakan temuan kejanggalan, khususnya pembagian kuota tambahan 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dengan proporsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.Landasan Hukum dan Ketidaksesuaian Regulasi.

Pembagian kuota tersebut perlu ditinjau terhadap Pasal 64 UU Haji, yang menetapkan alokasi haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota, dengan 92 persen untuk haji reguler.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai kepatuhan administratif terhadap prinsip proporsionalitas dan transparansi dalam pengelolaan kuota ibadah haji.

Secara umum, penyidikan semacam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan pencegahan kerugian negara melalui penyelidikan berbasis bukti.

Fakta pencegahan perjalanan dan perhitungan kerugian negara mencerminkan langkah prosedural standar KPK.

Kasus ini menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan kuota haji untuk menjaga aksesibilitas bagi jemaah. Implikasi sistemik meliputi potensi erosi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Rekomendasi normatif mencakup: (1) peningkatan audit independen pra-distribusi kuota; (2) digitalisasi proses alokasi untuk akuntabilitas; dan (3) evaluasi berkala UU Haji guna menyesuaikan dengan dinamika bilateral internasional.

Nah, Ppenyidikan KPK merupakan manifestasi komitmen institusional terhadap penegakan hukum. Pengembangan lebih lanjut bergantung pada proses judicial yang sedang berjalan, dengan penekanan pada prinsip due process of law. (*)

SLIDER
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Indotim News
  • Website

Related Posts

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

LKBHMI Soroti Pencalonan Dasco, Tuntut Transparansi dan Penyidikan Penyadapan Tuntas

November 17, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Berita Terkini
  • Post Popular

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas

November 20, 2026

Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026

November 19, 2026

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Pastor Yance Yogi dari Intan Jaya; Uskup Merauke urus umat, bukan sibuk pemekaran wilayah

Mei 29, 2022

DPC Pandawa Pattingalloang Gowa Laksanakan Rapat Persiapan Pelantikan

Agustus 15, 2022

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Antara WikiLeaks dan SBY, Siapa Bohong?

Agustus 1, 2014
Berita Terbaru
  • Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden
  • Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas
  • Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026
  • Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan
  • Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Indeks Berita
© 2026 INDOTIM NEWS | by WebPro.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.