MAKASSAR– Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB) Sulse kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid 3 di Flyover Makassar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) terkait dugaan korupsi Bansos pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar (14/2/2022)
Dalam aksinya Isranto Buyung selaku Jendral lapangan mengatakan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Sulsel) sebanyak 769 orang penerima bantuan tidak disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya berdasarkan nama dan alamat juga ditemukan 780 penerima bantuan ganda yang berpotensi penyalahgunaan bantuan dan berpotensi pemborosan keuangan daerah yang telah mereka laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel)
“ Dari 769 orang penerima bantuan yang tidak disertai dokumen nomor induk kependudukan (NIK) hanya berdasarkan nama dan alamat jika dikalkulasikan maka Rp 338.360.000 dan jika 780 orang penerima bantuan ganda juga dikalkulasikan Rp 343.200.000 dan totalnya Rp 681.560.000,” ucap buyung
Lanjut Buyung, pengunjuk rasa meminta Bupati segera copot kepala dinas sosial dan PPTK yang tidak mampu dalam menverifikasi dan menvalidasi data perima bansos dan juga kami mendesak Kejati Sulsel untuk segera menuntaskan kasus tersebut”
ia menganggap bahwa ada beberapa aturan yang diduga telah dilanggar dalam penyaluran bansos tersebut di tahun 2020.
“Hal ini tentunya diduga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara/daerah pada pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan juga diduga melanggar peraturan Bupati kepulauan selayar Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanggulangan Covid19 pada pasal 9 ayat 2 menyatakan belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak harus mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBD,” ujar buyung
Sementara, di bawah jembatan Flyover massa aksi bergantian berorasi meminta bupati segera mencopot kepala dinas dan PPTK, disana massa sempat membakar ban bekas tetapi pihak kepolisian dengan sigap mematikan ban tersebut dan sempat bersitegang antara massa aksi dengan kepolisian.
Setelah itu massa aksi bergeser ke depan Kejati Sulsel meminta segera menuntaskan kasus tersebut. Disana pihak Kejati terkesan lama menyambut massa aksi sehingga massa aksi sempat menahan mobil untuk dijadikan panggung orasi sehingga sempat terjadi kemacetan dan tak berselang lama pihak Kejati menemui mereka.
Massa aksi ditemui oleh Zul kasi A idpolhankam Kejati Sulsel menyatakan akan menyapaikan kasi penkum karena beliau terkonfirmasi covid siang tadi
“Kami akan menyampaikan ke pak Idil selaku kasi penkum karena beliau terkena covid, makanya cepat balik sehingga saya diutus menemui massa aksi,” katanya.
Setelah itu massa aksi membubarkan diri tertib, dan berjanji akan datang kembali untuk menanyakan sampai dimana penanganan kasus tersebut. (*)
