Oleh: Petta Lamarupe’
INDOTIMNEWS– Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi, terutama jenis solar, dirancang untuk mendukung masyarakat kecil, termasuk sektor transportasi dan industri mikro.
Namun, tujuan mulia ini kerap dirusak oleh ulah mafia BBM yang ditengarai koorporasi dengan beberapa SPBU ‘nakal’ yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk kepentingan pribadi di Sulsel, khususnya Makassar.
Dengan modus operandi yang canggih, seperti penggunaan barcode palsu, para pecundang BBM Solar subsidi berhasil mengalihkan jatah subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil menjadi keuntungan ilegal bagi mereka.
Akibatnya, program subsidi yang dimaksudkan untuk membantu justru menjadi alat eksploitasi.
Tidak hanya beroperasi secara diam-diam, mafia BBM solar subsidi tampak memiliki jaringan yang kuat, melibatkan pelangsir dan pengepul sebagai kaki tangan mereka.
Pelangsir ini, menggunakan tangki modifikasi, membeli solar subsidi dari SPBU secara berulang-ulang dengan barcode berbeda.
Bahkan mobil yang digunakan pelangsir tangki BBM telah di modifikasi. Utuk mobilbeeukuran besar, dapat memuat sekali isi hingga 1000 liter atau 1 ton.
Lebih parah lagi, praktik ini sering difasilitasi oleh oknum SPBU yang mengabaikan verifikasi barcode untuk mendapatkan keuntungan.
Hal ini, sebagaimana yang terjadi di Kota Makassar dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan di lapangan.
Modus operandi ini memberikan dampak besar, terutama pada masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama BBM subsidi.
Kelangkaan solar subsidi di SPBU semakin sering terjadi, membuat transportasi umum dan usaha kecil kesulitan beroperasi.
Selain itu, penyimpangan ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan karena subsidi BBM tidak tepat sasaran, membebani anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain.
Lebih jauh, mafia BBM menciptakan ketimpangan sosial yang mencolok. Ketika masyarakat kecil harus antre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi, mafia dengan mudah menguasai pasokan tersebut untuk dijual ke industri dengan harga non-subsidi.
Dampaknya adalah persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kelangsungan usaha mereka.
Solusi untuk masalah ini membutuhkan pendekatan terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat sistem digitalisasi di SPBU, seperti menggunakan teknologi real-time atau verifikasi biometrik untuk mencegah manipulasi barcode.
Penegakan hukum yang tegas, termasuk penutupan SPBU yang terlibat dan sanksi berat bagi pelaku, harus menjadi prioritas.
Selain itu, audit berkala oleh tim independen dapat membantu mendeteksi penyimpangan di lapangan.
Pada akhirnya, praktik mafia BBM subsidi adalah bentuk kejahatan terorganisir yang harus dihentikan.
Dengan pengawasan ketat, sistem distribusi yang transparan, dan penegakan hukum yang konsisten, subsidi BBM dapat kembali ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan.
Kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga pengawas, sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Narasi Desakan kepada Aparat Penegak Hukum dan Pertamina untuk Menindak Mafia BBM Solar Subsidi di Makassar dan Sulsel, sudah berulang kali diteriakkan oleh sejumlah kelompok aktivis kemahasiswaan di Makassar dengan cara melakukan aksi demonstran.
Para demonstran acap kali mendesak dengan tegas aparat penegak hukum (APH) dan pihak Pertamina untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap mafia BBM solar subsidi yang terus merugikan masyarakat di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan.
Praktik-praktik ilegal ini tidak hanya menyebabkan kelangkaan BBM bagi rakyat kecil, tetapi juga menciptakan kerugian besar bagi negara akibat penyalahgunaan subsidi yang seharusnya dinikmati oleh mereka yang berhak.
Aparat penegak hukum wajib menunjukkan keberpihakannya pada keadilan dengan melakukan investigasi menyeluruh, menangkap, dan memproses secara hukum para pelaku penyelundupan dan penimbunan solar subsidi.
Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur sanksi berat terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi.
Kelompok yang pedili dengan kondisi negara (demonstran) juga meminta pihak Pertamina untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM di tingkat SPBU agar praktik kecurangan dapat diminimalisir.
Penggunaan teknologi digital dan audit berkala harus diterapkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menindak mafia BBM, tetapi juga memastikan ketersediaan solar subsidi yang merata dan tepat sasaran.
Jika tindakan nyata tidak segera diambil, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pengelolaan BBM akan terus tergerus.
Sebenarnya yak sulit, jika keseriusan APH jika hendak menegakkan aturan maupun hukum yang berlaku, aksi culas ini SPBU ‘Nakal: seperti SPBU yang ada di samping Coca ola, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanayya dan SPBU di area Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, merupakan SPBU yang diduga kuat hingga kini melancarkan bisnis haram tersebut dan bukan hal sulit untuk menegakkan aturan.
Sebab itu, seluruh lapisan masyarakat menuntut keadilan, transparansi, dan ketegasan demi kepentingan rakyat banyak!
(Bersambung)
