Tinggal menunggu komitmen Aparat Penegak Hukum atau APH di Sulsel untuk bumi hanguskan bisnis ‘haram’ BBM Solar Ilegal, seperti yang dilakukan oleh Bareskrim Polri menggerebek gudang mafia Solar di Kolaka, Sultra.
Oleh: Zulkifli Malik
INDOTIMNEWS– Bisnis ‘haram’ BBM subsidi solar yang marak di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjadi tantangan besar bagi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.
Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi anggaran, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat yang membutuhkan akses subsidi BBM.
Dengan modus operandi seperti pengoplosan, penimbunan, dan distribusi ilegal, tindakan ini mencoreng prinsip keadilan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Banyak perusahaan nakal berkedok distribusi BBM Solar subsidi, namun realitanya, perusahan-perusahaan nakal itu membeli atau menampung BBM Solar subsidi melalui jaringan-jaringan yang ada, salahsatunya pelangsir ataupun pengepul membeli BBM Solar subsidi di sejumlah SPBU dengan volume besar lali mendistribusikan ke tambang, pabrik maupun proyek-proyek yang menggunakan BBM solar.
Perusahaan perusahaan yang diduga jadi pemain dan kerap menjadi bulan-bulanan sorotan media dan aktivis itu diantaranya, PT. Wisan Petro Energy, PT. Zoel Global Mandiri, PT. Ronald Jaya Energy, PT. Sri Karya Sulses, PT. Bulukumba Berkahi Mandiri, PT. Trio Manah Energy, PT. Rurun, PT. Berkah Energy dan beberapa perusahaan lainnya.
Untuk itu, langkah hukum yang tegas, terstruktur, dan transparan harus segera ditempuh untuk mengakhiri praktik ilegal ini.
Pertama, pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperkuat. Implementasi teknologi canggih seperti GPS dan aplikasi MyPertamina harus diawasi secara real-time untuk mencegah penyelewengan.
Selain itu, pengawasan menyeluruh harus dilakukan di setiap tahapan distribusi mulai dari depo hingga ke titik-titik penyaluran seperti SPBU dan stasiun pengisian untuk nelayan dan penggunanya.
Aparat penegak hukum (APH) perlu bersinergi dengan Pertamina dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendeteksi dan menindak langsung pelaku yang terlibat dalam bisnis haram ini.
Kedua, penegakan hukum yang konsisten dan transparan adalah kunci utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus yang telah terungkap harus dilakukan secara tuntas, tanpa ada celah bagi oknum yang mencoba melindungi pelaku.
Proses hukum yang transparan tidak hanya melibatkan penindakan terhadap pelaku utama, tetapi juga mencakup pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang berada di jalur distribusi BBM subsidi.
Dengan begitu, masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan pada pemerintah dan aparat hukum dalam memberantas kejahatan ini.
Ketiga, edukasi dan kampanye kesadaran publik juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah ini.
Masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengawas aktif dengan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses untuk melaporkan indikasi penyelewengan BBM subsidi.
Kampanye yang masif melalui media sosial, media cetak, dan kegiatan langsung di komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi distribusi BBM subsidi.
Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam memberantas praktik bisnis haram tersebut.
Keempat, penguatan kolaborasi antar lembaga menjadi solusi yang tidak bisa diabaikan. Sinergi antara kepolisian, Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lembaga pengawas lainnya harus lebih intensif.
Dengan pertemuan rutin dan penyusunan strategi bersama, hambatan dalam penanganan kasus dapat diminimalisasi.
Langkah ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.
Terakhir, regulasi dan kebijakan terkait distribusi BBM subsidi memerlukan evaluasi dan penguatan.
Perubahan dalam mekanisme pengawasan dan distribusi yang melibatkan teknologi canggih dapat mempersulit ruang gerak pelaku bisnis haram ini.
Kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat juga harus diutamakan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
Dengan regulasi yang lebih ketat dan implementasi yang terkoordinasi, laju bisnis haram BBM subsidi dapat dihentikan.
Langkah-langkah ini merupakan kombinasi dari tindakan hukum, pengawasan teknologi, dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, praktik bisnis haram BBM subsidi di Sulsel dapat diberantas, menciptakan tatanan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan rakyat. (Bersambung)
