Ketika Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro resmi memimpin Polda Sulawesi Selatan, ia mengirim sinyal keras, Sulsel tak akan menjadi tempat yang nyaman bagi para pelaku kejahatan.
Oleh: Zulkifli Malik
Tentunya komitmen orang nomor Wahid di jajaran kepolisian Polda Sulsel ini merujuk dari kriminal jalanan hingga kejahatan ekonomi, dari perampok hingga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, pesan sang Kapolda jelas tidak ada yang kebal hukum.
Pernyataan itu menjadi penting karena Sulsel dalam beberapa tahun terakhir masih menyimpan penyakit lama, praktik penyelewengan solar subsidi yang disebut-sebut sudah menjelma menjadi ekonomi gelap bernilai besar.
Para aktivis, media, hingga organisasi masyarakat sipil sudah lama menuding adanya “mata air bocor” di rantai distribusi solar subsidi, bahkan menyebutnya sebagai kerajaan bayangan yang bekerja di balik SPBU, gudang, hingga jalur laut.
Kini publik menanti, apakah komitmen Kapolda baru benar-benar menjadi palu yang memutus jaringan itu, atau sekadar gema yang mereda dalam sunyi?
Nah, dalam kurun sekitar enam bulan terakhir, sejumlah operasi kepolisian mulai membuka sebagian permukaan gunung es penyalahgunaan solar subsidi. Pola-pola yang terkuak beragam dari penimbunan kecil berbasis darat hingga dugaan distribusi gelap jalur laut.
Kembali membuka jejak penindakan kepolisian di Kabupaten Maros, Dua Ton Solar di Rumah Warga
Ketika itu, penggerebekan polisi di Maros mengungkap sekitar dua ton solar subsidi disimpan dalam tandon besar di rumah warga. Modusnya klasik namun efektif, membeli solar dari beberapa SPBU, lalu mengumpulkannya dalam skala besar.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa rantai distribusi ilegal memanfaatkan celah SPBU “nakal” yang meloloskan pembelian berulang tanpa kontrol ketat.
Beberapa bulan kemudian, Maros kembali menjadi panggung. Polisi menemukan sekitar 9.000 liter solar di rumah kosong di Dusun Bontoramba. Barang bukti dan pola pembelian menyiratkan praktik perburuan solar menggunakan kendaraan bolak-balik dari SPBU berbeda.
Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan darat tidak bekerja sporadis, tetapi terencana dan berulang.
Untuk di Kabupaten Gowa – Makassar, daa truk Barcode Palsu, dan Jalur Bongkar di Galangan Kapal
Kasus di Gowa menguak modus yang lebih canggih. Seorang sopir ditangkap membawa tandon berisi 500 liter solar subsidi dalam dump truck.
Investigasi awal mengarah pada penggunaan barcode palsu, pembelian dari beberapa SPBU, dan lokasi bongkar di kawasan Galangan Kapal, Makassar. Dari sana, solar diduga dialirkan ke kapal-kapal tertentu.
Modus ini memperlihatkan indikasi keterhubungan antara operasi darat dan laut, seolah ada titik temu di wilayah pesisir Makassar.
Isu paling sensitif berkembang dari laporan berbagai media dan penggiat masyarakat soal aktivitas dua kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB)—SPOB Senia dan SPOB Resky—yang disebut dalam sejumlah pemberitaan sebagai kapal yang diduga terlibat distribusi solar subsidi secara ilegal dari Makassar menuju Kalimantan Selatan.
Nama seorang pengusaha berinisial HD kerap muncul dalam laporan-laporan tersebut. Ia disebut sebagai pemilik armada kapal pengangkut BBM dalam skala besar.
Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas dua kapal itu dipantau bergerak di sekitar kawasan Galangan Kapal Makassar hingga perairan Pulau Samalona.
Di sinilah peran Kapolda diuji: apakah polisi berani membuka tabir penuh jaringan besar ini dan bukan hanya menangkap operator di lapangan.
Kegiatan yang sudah lama berlangsung i i membuat masyarakat Gelisah dan terus menerus SPBU Nakal Jadi Sorotan.
Selain jaringan penimbun dan distribusi laut, publik Sulsel juga menyoroti fenomena lain, kemudahan kaki tangan mafia memperoleh solar dalam jumlah besar di SPBU tertentu. Aktivis menilai ada pola pengulangan, yakni pembelian tidak wajar, antrean mencurigakan, kendaraan modifikasi dan transaksi yang lolos tanpa deteksi sistem digital.
Jika SPBU menjadi pintu masuk penyalahgunaan, maka akar masalah sebenarnya berada jauh lebih dalam dari yang terlihat.
Komitmen Irjen Djuhandhani untuk tidak memberi “ketenangan” kepada pelaku kejahatan adalah langkah awal. Namun publik menanti dua hal:
1. Menjangkau Pelaku Besar, Bukan Hanya Operator Lapangan
Sejauh ini, kasus-kasus yang terkuak masih bertingkat rendah—sopir, pengumpul, dan pemilik tandon.
Yang ditunggu adalah langkah menuju level pengendali, baik itu pemilik armada, jaringan distribusi, maupun oknum-oknum yang bermain di SPBU.
2. Transparansi Penindakan
Publik butuh keyakinan. Laporan berkala tentang jumlah kasus, volume solar yang disita, status hukum tersangka, dan kerugian negara yang diselamatkan akan menjadi penanda keseriusan aparat.
Hal ini tentunya menjadi harapan publik dengan momentum Reformasi Polri, tidak Ada Ruang untuk Tebang Pilih seiring dengan bergulirnya agenda reformasi Polri oleh komisi yang dibentuk Presiden.
Publik berharap Polda Sulsel menjadi contoh bahwa penegakan hukum tidak mengenal kelas sosial, koneksi, atau kekuatan modal.
Jika mafia BBM subsidi memang telah menciptakan “kerajaan ekonomi gelap”, maka pemberantasannya membutuhkan keberanian institusi untuk mengusut semua jalur darat, laut, hingga aktor-aktor di balik layar.
Dalam catatan analisis ini kembali diingatkan, jika Sulawesi Selatan sudah bertahun-tahun dihantui praktik penyalahgunaan solar subsidi.
Kini momentum perubahan sedang tergelar.
Dengan Kapolda baru yang menyatakan komitmen tegas, publik berharap,
Sulsel bukan hanya berjanji bersih, tetapi benar-benar dibersihkan.
Jaring mafia solar sudah terlalu lama mengambil hak masyarakat kecil, merusak ekosistem ekonomi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara.
Saat ini, yang dibutuhkan tak Sebatas operasi sporadis, tapi pemutusan mata rantai hingga ke akar terdalam yang selama ini tumbuh di balik kapal, SPBU, dan jaringan distribusi yang bekerja dalam senyap. (Bersambung)
