Makassar– Bantuan hibah dan bantuan keuangan pemerintah untuk desa-desa di kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat berkisar 50% anggaran tahun 2011 yang diterima, belum ada yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.
Jumlah Bantuan hibah yang di alokasikan ke pedesaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melelui peningkatan kapasitas masyarakat yang sebesar Rp. 5,6 Miliar
Namun, Bupati Mamuju tak mengakui anggaran Hibah dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa (ADD). “Mana ada dana anggaran hibah ADD,” ujarnya melalui via telepon kamis (14/08/2014).
Menurut Haruna Rahman SH,MH ketua Lentera Sulselbar dan praktisi Hukum, bahwa audit BPK 2011 – 2012 di Mamuju Utara Danah ADD itu berasal dari dana APBN di peruntukkan untuk kebutuhan kesejhteraan masyarakat.
“Bila digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati dan SKPD. Serta aparat desa maka unsur TIPIKOR terpenuhi berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 uu no 31 tahun 1999 tentang Tipikor,” tambah Haruna.
Dijelaskan, data ini akan di sampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan KPK oleh Lembaga LENTERA. (Win)
