Sinjai– Program pendidikan gratis yang dilakukan Pmerintah Daerah (Pemda) Sinjai tercoreng dengan adanya pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I, Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan laporan masyarakat serta orang tua siswa, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sinjai mulai melakukan penelusuran kasus dugaan pemangkasan dana Bantuan Siswa miskin (BSM) di sekolah tersebut.
Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor), Polres Sinjai, Aiptu Syamsul Bahri mengungkapkan bahwa dugaan pemangkasan dana BSM di SMKN I Sinjai ini sementara masih dalam tahap penyelidikan. “Kasus ini sementara kami telusuri dan sudah dalam tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat,” Ujarnya.
Salah satu orang tua siswa SMKN I sinjai yang meminta namanya tidak disebutkan mengungkapkan, bahwa kepala sekolah tersebut, selain memangkas BSM, juga kerap kali membebani siswa yang akan melaksanakan praktek kerja Industri (Prakerin).”Siswa yang ingin prakerin di mintai uang sebanyak 500 ribu persiswa, padahal yang kami tahu setiap tahunnya pemerintah menyiapkan anggaran untuk itu.” Ungkapnya.
Sementara, Muhiddin Kepala Sekolah SMKN Negeri I Sinjai, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait pemangkasan BSM berdalih bahwa pemangkasan BSM sebanyak Rp 600 Ribu di lakukannya untuk memberikannya ke siswa yang lain. “Siswa penerima BSM yang kami usulkan sebanyak 350 orang. Namun yang direalisasikan untuk menerima BSM hanya 195 orang jadi sisanya yang tidak menerima sebanyak 155 orang, makanya siswa hanya terima Rp 400.000 dari total BSM yang diterima sesuai di Kwitansi persiswa Rp 1.000.000 karena untuk diberikan kepada siswa yang lain.” Kilahnya.
Namun lanjut Muhiddin sebelum BSM dipangkas, saya sudah sampaikan kepada siswa penerima dan siswa yang bersangkutan (penerima) menyetujui secara lisan. “Kami sudah sampaikan kepada siswa sebelum dipangkas dan siswa yang menerima bersedian untuk diberikan sebagian kepada siswa yang lain, namun kesediaan siswa hanya lisan saja.” Jelas Muhiddin.
Terpisah Andi Agil Prawira YNP SH Sekertaris LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GERPAK) Sinjai sangat menyesalkan tindakan oknum kepala Sekolah tersebut. “Seharusnya yang namanya BSM harus diberikan kepada siswa yang terdaftar sebagai penerima dan tidak dibenarkan ada potongan dengan alasan apapun. (Eghy)
