Pemberantasan Mafia BBM Subsidi, gencar dilakukan di beberapa wilayah kabupaten di Sulsel, tapi sayang di Makassar, seakan tak ada gerakan
Oleh: Zulkifli Malik
Komitmen Polda Sulsel dalam Memberantas Mafia Solar innstruksi tegas Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono beberapa waktu lalu dan menjadi konsumsi berita di sejumlah media.
Nah, untuk memberantas penyalahgunaan BBM Solar subsidi patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan distribusi energi di tengah masyarakat.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah Polres di jajaran Polda Sulsel menunjukkan langkah konkret dengan melakukan penindakan terhadap pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi, terutama di wilayah seperti Pinrang, Luwu, Palopo, Pangkep, dan Maros.
Kesenjangan Penegakan hukum di Wilayah Makassar seolah menjadi pergunjingan publik yang tak usai dan publik menyoroti belum adanya pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Kota Makassar.
Padahal, sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas bisnis, distribusi, dan transportasi, Makassar memiliki potensi besar menjadi ladang subur praktik penyimpangan BBM subsidi. Ketidakhadiran kasus di wilayah ini justru menimbulkan kecurigaan, apakah Makassar benar-benar bebas dari mafia solar, atau justru ada kekuatan besar yang tak tersentuh?
Pertanyaan Publik dan Sorotan Media
Pertanyaan ini kian menguat seiring maraknya kritik tajam dari media lokal, LSM, dan mahasiswa yang gencar menyoroti lemahnya penindakan di Kota Makassar.
Mereka menilai, jika wilayah kabupaten lain bisa bergerak cepat, mengapa tidak dengan kota sebesar Makassar yang menjadi jantung ekonomi Sulawesi Selatan.
Jangan sampai semangat penindakan hanya dijadikan alat pencitraan di daerah, sementara pusat kegiatan yang diduga paling parah justru dibiarkan.
Sementara isu keterlibatan pengusaha besar
Di Makassar sendiri, isu keterlibatan pengusaha-pengusaha besar dalam jaringan penyalahgunaan BBM subsidi bukan hal baru.
Nama-nama seperti AYN, SNT, HKY, dan beberapa pengusaha lainnya kerap disebut dalam diskusi publik maupun investigasi media.
Mereka diduga memiliki jaringan kuat, baik dalam distribusi ilegal solar maupun perlindungan dari oknum tertentu yang membuat mereka sulit dijerat hukum.
Modus dan dampak penyimpangan digunakan para pelaku, biasanya melibatkan pembelian berulang di SPBU, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, hingga pengangkutan ke gudang penampungan ilegal.
Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan sektor transportasi rakyat kemudian dijual ke industri dengan harga jauh lebih tinggi. Negara dirugikan, masyarakat kecil kehilangan hak, dan disparitas ekonomi semakin melebar.
Dan uniknya, tak satupun SPBU di Makassar yang kena tindak atau dalam kontrol aparat penegak hukum (APH). Pada hal publik kerap mempertontonkan video di medsos tentang aksi-aksi SPBU tertentu melakukan kolaborasi dengan pengepul ataupun pelangsir kaki tangan mafia solar subsidi
Dari kacamata tanggung jawab institusi penegak hukum, dalam konteks ini, tugas penegak hukum bukan hanya soal menangkap pelaku kecil di lapangan, tetapi juga menyentuh akar masalah jaringan penyimpangan dan pelindungnya.
Jika aparat hanya menyasar operator lapangan tanpa menyentuh otak di baliknya, maka pemberantasan mafia solar hanya akan menjadi formalitas semu. Penegakan hukum harus menyasar struktural, bukan sekadar simbolik.
Untuk risiko Pembiaran dan hilangnya Kepercayaan Publik harus langkah serius dari Polda Sulsel untuk menindak tegas penyimpangan di Makassar, jika tidak, maka publik akan menilai adanya pembiaran sistemik.
Hal ini sangat berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Apalagi ketika informasi dan bukti dugaan keterlibatan aktor-aktor besar telah menjadi konsumsi publik secara luas.
Tulisan ini kembali memberikan support tentang perlunya penyidikan Independen dan terbuka.
Dalam kondisi seperti ini, sangat penting dilakukan penyidikan yang bersifat independen dan terbuka, melibatkan tim gabungan lintas sektor, termasuk dari Kejaksaan dan BPH Migas.
Penanganan yang transparan akan menjadi jawaban atas kecurigaan publik dan menjadi bukti bahwa Polda Sulsel benar-benar serius menjalankan instruksi Kapolda tanpa pandang bulu.
Dari peran serta masyarakat dan media, sangat penting dalam mengawal isu ini. Investigasi jurnalistik dan laporan masyarakat harus dihargai sebagai bentuk kontrol sosial yang sah.
Namun akan menjadi sia-sia jika laporan dan temuan tersebut tidak ditindaklanjuti aparat secara profesional dan berani.
Toh, iinstruksi kapolda ini bisa menjadi momentum perbaikan citra Polri sekaligus mendorong keadilan energi di masyarakat.
Langkah tegas di wilayah Makassar sangat dinantikan sebagai pembuktian bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Terlebih saat rakyat kecil yang antre solar harus bersaing dengan para spekulan bermodal besar yang mencuri hak mereka.
Oleh karena itu, publik mendesak agar Polda Sulsel berani membongkar praktik mafia BBM solar subsidi di Makassar, siapa pun aktor di baliknya.
Jangan biarkan ada yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan ekonomi atau kedekatan dengan elite.
Negara harus hadir untuk membela hak rakyat, bukan melindungi pelaku penyimpangan. (Bersambung)
