Pemkab Pangkep Dinilai Tak Adil Dalam Pembebasan Lahan

Pangkep– Sampai saat ini lahan Tanah milik H. Herman seluas 4X9 meter belum di bebaskan untuk pelebaran jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Segeri, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Kepulauan Pangkep.
Sang pemilik lahan sampai saat ini tak ingin dibebeskan lahannya karena merasa tidak mendapat keadilan dari pihak pemkab Pangkep.
“Bukan soal harga lahan saya, tetapi pemerintah kabupaten Pangkep tak adil dalam membayar lahan,” H. Herman, Jumat (15/08/2014).
Menurutnya, samping lahan tanahnya (tetangga) ukurannya tak seluas namun sudah di bayar Rp340 juta. Parahnya lagi menurut H. Herman ada masyarakat yang tak memiliki lahan tanah telah di bayar 50 juta rupiah di kelurahan Bontomatene, Kecamatan sigeri.
Ketika di hubungi Rahman Asagaf, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Pangkeb justeru enggang memberi komentar terkait pembebasan lahan tanah yang sampai saat ini tak kunjung selesai.
Sementara dasar hukum soal pembebasan tanah sudah dimusyawarahkan namun gagal degan P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan Pemkab lempar ini ke pengadilan negeri, dengan metode Konsinyasi dengan cara titip uang sebesar Rp.150 juta untuk eksekusi lahan tanah dirasa tak adil oleh H. Herman
H. Herman berkeras tak menerima pembebasan tanah yang tak adil karena berdasararkan hukum UU/2/2012 dan kepres 56/2006 tentang prinsip adil dan tekhnis pelaksana pembebasan tanah untk umum.
Bahkan ia berharap ada sejumlah elemen masyarakat seperti LSM dan lainnya peduli terhadap persoalan pembebasan lahan yang tidak berpihak pada rakyat. (Win)