Mahasiswa Demo PT. Pelni Makassar, Soroti Dugaan Permainan BBM Solar Subsidi
MAKASSAR– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT. Pelni Cabang Makassar.
Aksi yang dipimpin oleh Idam selaku koordinator aksi, menyoroti dugaan permainan tidak transparan dalam pengadaan dan penyuplaian BBM solar yang dikelola oleh PT. Wisan Petro Energy, Selasa sore (11/3/24).
Proyek pengadaan Tahun Anggaran 2024 tersebut dinilai sebagai penunjukan langsung yang dianggap tidak adil.
“Perusahaan ini sudah bertahun-tahun menyuplai BBM solar ke PT. Pelni, dan terus diberikan keistimewaan. Padahal, ini seharusnya dilakukan secara transparan dan kompetitif, bukan dimonopoli perusahaan milik pengusaha William,” tegas Idam.
Aksi mahasiswa ini pun diwarnai dengan pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes yang keras terhadap dugaan praktik tidak transparan tersebut.
Para pengunjuk rasa mengajukan enam tuntutan dalam aksi mereka, tiga di antaranya adalah mendesak pencopotan Kepala Cabang PT. Pelni Makassar, meminta Polrestabes Makassar memeriksa legalitas MOU antara PT. Pelni dan PT. Wisan Petro Energy, serta mengusut distribusi BBM solar yang dilakukan oleh PT. Pelni.
Mahasiswa menilai perlu adanya keterbukaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari praktik yang merugikan masyarakat.
Sementara, Kepala Cabang PT. Pelni Makassar, Darman, menemui para demonstran setelah beberapa waktu aksi berlangsung.
Ia mengaku tidak mengetahui detail mengenai pengadaan BBM solar tersebut.
“Saya belum memahami permasalahan ini karena saya masih baru menjabat. Namun, ke depannya saya berkomitmen untuk lebih transparan dalam setiap pengelolaan,” ungkap Darman di hadapan massa aksi.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan tuntutan transparansi dalam pengelolaan subsidi BBM, yang menjadi hak masyarakat luas.
Dukungan terhadap upaya mahasiswa ini datang dari berbagai elemen, yang menilai perlunya audit menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan BBM di PT. Pelni.
Mereka berharap aparat penegak hukum segera bertindak untuk mengusut dugaan pelanggaran yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Dengan semakin banyaknya sorotan terhadap kasus ini, publik menantikan langkah nyata dari pihak terkait untuk memastikan bahwa distribusi BBM solar berjalan sesuai aturan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi BBM dinilai menjadi kunci untuk mencegah kerugian negara dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
