MAKASSAR– Langkah Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (APMB) Sulsel dalam mempersiapkan aksi besar-besaran terhadap PT Pelni dan PT Wisan Petro Energi (WPE),Selasa (11/3), merupakan cerminan dari keresahan atas dugaan ketertutupan informasi dan potensi praktik bisnis curang.
Ketua DPP Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) , Idam, Senin (10/3), menjelaskan dengan konsolidasi dari 11 organisasi mahasiswa, APMB tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga menegaskan urgensi penegakan supremasi hukum.
Kritik mereka diarahkan pada minimnya transparansi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang melibatkan kepentingan publik.
“Melalui aksi ini, APMB secara keras menuntut institusi seperti Polri, KPK, dan Dirjen Pajak untuk segera bertindak mengusut dugaan pelanggaran tersebut,” tegasnya.
Kegigihan APMB dalam menyerukan aksi menjadi pengingat pentingnya keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.
Ketertutupan perusahaan dalam merespons kritik dan keluhan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pengelolaan sumber daya.
Praktik-praktik curang yang diduga terjadi tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya berkontribusi positif terhadap masyarakat.
Seruan APMB untuk menuntut transparansi adalah upaya mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan setiap dugaan penyimpangan mereka di hadapan hukum.
Aksi APMB tidak hanya mengusik dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan.
Sementara aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai organisasi ini menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan keadilan, hal ini juga menjadi pengingat bahwa ketidakadilan harus dihadapi dengan sikap tegas.
Jika pihak berwenang tidak segera menanggapi tuntutan ini, maka mereka tidak hanya mengabaikan suara mahasiswa, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat.
Sulsel membutuhkan aparat yang mampu menunjukkan keberpihakan pada integritas, transparansi, dan keadilan tanpa pandang bulu.
