INDOTIMNEWS– Fenomena pasar gelap BBM solar subsidi di Kabupaten Wajo, khususnya di wilayah Siwa, Sulawesi Selatan, bukanlah perkara baru. Bahkan terus menerus jadi pergunjingan publik.
Ironisnya, semakin lama praktik ini seolah makin kuat akar dan jejaringnya. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyelundupan solar subsidi melalui jalur sungai dan darat, seperti di Kelurahan Siwa telah berlangsung cukup lama, bahkan dengan pola operasi yang nyaris tanpa hambatan berarti.
Siwa kini bukan sekadar lokasi, tetapi diduga kuat telah menjelma menjadi surga bagi praktik ilegal yang terang-terangan.
Jeriken-jeriken biru berisi solar subsidi terlihat jelas di pinggiran sungai. Mobil pickup hilir-mudik membawa muatan ke rumah panggung yang diduga menjadi titik transit sebelum barang dikapalkan ke Sulawesi Tenggara.
Semua ini terjadi di ruang terbuka, di tengah masyarakat, dan yang lebih menyedihkan diketahui oleh aparat.
Tapi sejauh ini, tak ada langkah tegas yang mencerminkan komitmen untuk menumpas kejahatan terorganisir ini.
Aktivitas penyelundupan solar ini bukan perkara sederhana. Ia menyangkut rantai distribusi dari berbagai SPBU di Makassar, Soppeng, Sidrap, hingga Pinrang dan Kabupaten Bone.
Menurut laporan investigatif LSM Laksus, pola kerja sindikat ini sangat rapi, sistematis, dan diduga kuat mendapat perlindungan dari oknum aparat.
Di setiap titik perjalanan, para pelaku nyaris tak pernah tersentuh razia. Karena, konon, sudah ada “pengamanan” dari oknum yang berwenang. Bukankah ini alarm keras bagi aparat penegak hukum?
Penegak hukum, yang seharusnya menjadi perisai terakhir bagi keadilan dan perlindungan negara, justru dituding sejumlah pihak sebagai bagian dari masalah.
Warga yang menyaksikan aktivitas tersebut mengatakan bahwa kehadiran aparat penegak hukum atau APH baik berseragam maupun berpakaian preman bukan untuk menghentikan praktik ini, melainkan untuk menjaganya tetap lancar.
Bila tudingan ini benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan amanat undang-undang.
Sikap diam Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kasus ini bukan hanya mencoreng wibawa institusi, tetapi juga merusak rasa keadilan publik.
Ketika hukum hanya tegas kepada rakyat kecil namun tak berkutik di hadapan para pelaku penyelundupan yang dilindungi “orang dalam”, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan luntur.
Dan jika dibiarkan, ketidakpercayaan itu akan berubah menjadi apatisme massal yang merusak tatanan sosial.
Padahal, BBM subsidi merupakan hak rakyat. Pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk menyubsidi harga solar demi kepentingan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Namun, solar itu kini justru dinikmati oleh segelintir orang yang menjadikannya komoditas gelap demi keuntungan pribadi. Negara bukan saja kecolongan, tapi bisa dikatakan gagal melindungi kebijakan subsidi dari tangan-tangan mafia yang merampok hak masyarakat bawah.
Yang lebih mengkhawatirkan, penyelundupan solar ini terindikasi tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Selama tidak ada tindakan tegas, selama masih ada pembiaran, dan selama masih ada aparat yang terlibat atau pura-pura tidak tahu, maka Siwa akan terus menjadi titik api pasar gelap BBM bersubsidi.
Dan jika ini dibiarkan membesar, dampaknya akan merembet ke daerah lain dengan modus yang sama.
Publik sudah lelah dengan janji. Pernyataan normatif dari aparat yang menyebut “sudah dicek dan tidak ada aktivitas” tidak lagi cukup.
Fakta di lapangan berbicara lain. Temuan visual, laporan investigasi, hingga kesaksian warga seharusnya menjadi dasar kuat untuk membuka penyelidikan yang serius.
Apa gunanya keberadaan institusi penegak hukum jika hanya mampu berkata “kami tidak melihat apa-apa”?
Sudah saatnya Polda Sulsel diminta bertindak tegas. Jika benar ada oknum yang menjadi beking sindikat penyelundupan BBM, mereka harus diadili secara terbuka. Tidak ada kompromi bagi pengkhianat negara yang menjual integritas demi “jatah jalan”.
Bila Polda Sulsel tak mampu, maka tidak ada jalan lain kecuali melibatkan Mabes Polri untuk turun tangan menyapu bersih jaringan ini sampai ke akar-akarnya.
Siwa bisa jadi cermin buram dari wajah penegakan hukum kita. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan keberanian, komitmen, dan ketegasan. Negara tak boleh kalah oleh sindikat.
Dan hukum tak boleh tunduk pada kuasa uang dan koneksi. Jika aparat tetap diam, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang dilayani oleh hukum di negeri ini?
