Pasca serahterima jabatan Kapolda Sulsel dari Irjen Pol. Yudhiawan ke Irjen Rusdi Hartono, Jumat 14 Maret 2025, publik di Sulsel menuntut penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih.
Oleh: Zullifli Malik
Nah, harapan besar tertuju pada Kapolda baru untuk mengakhiri era pembiaran terhadap pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan BBM solar subsidi agar tidak ada lagi tempat bagi mafia untuk bebas melenggang tanpa sanksi.
Mafia penyalahgunaan BBM solar subsidi telah lama menjadi duri dalam daging bagi masyarakat Sulsel.
Mereka mencuri hak rakyat kecil demi keuntungan pribadi, sementara negara mengalami kerugian besar. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi sebuah kejahatan terstruktur yang harus dihentikan dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Rusdi Hartono, harus menempatkan penegakan hukum terhadap mafia BBM solar subsidi sebagai program utama.
Masyarakat tidak lagi ingin melihat pelaku kejahatan ini berjalan bebas.
Aparat penegak hukum harus menunjukkan keberanian dalam menindak tegas tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima, bukan mafia.
Perangkat hukum dan undang-undang sudah cukup jelas dan tegas. Undang-Undang Migas, misalnya, memuat sanksi berat bagi pelanggar. Namun, implementasi yang lemah menjadi masalah utama.
Ini adalah tantangan besar bagi Kapolda baru untuk memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan dengan konsisten dan transparan.
Penyalahgunaan BBM solar subsidi oleh mafia telah merampok hak rakyat dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.
Subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang semakin dalam dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sulsel, khususnya Makassar, menjadi lahan subur bagi oknum pengusaha yang bersekongkol dengan mafia BBM. Kekuatan jaringan mereka menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum.
Irjen Rusdi Hartono harus berani memutus mata rantai ini dan membawa pelaku ke meja hijau. Tanpa tindakan tegas, masalah ini akan terus menggerogoti integritas hukum di Sulsel.
Untuk memberantas mafia BBM solar subsidi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penggunaan teknologi dalam distribusi BBM, dan kerjasama erat antara aparat dan masyarakat.
Publik juga harus berani melaporkan praktik ilegal ini. Kita mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk tidak tinggal diam.
Hentikan aksi perampasan hak rakyat sekarang juga! Penegakan hukum yang kuat dan adil adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan subsidi sampai kepada mereka yang berhak.
Irjen Rusdi Hartono, inilah tantangan nyata yang menanti Anda. Tunjukkan bahwa hukum masih menjadi panglima di Sulawesi Selatan! (Bersambung)
