Katanya subsidi untuk rakyat, eh malah dirampok para pecundang bisnis haram BBM Solar Subsidi. Jangan Bisu, Tegakkan Hukum setegak-tegaknya!
Oleh: Zulkifli Malik
INDOTIMNEWS– Praktik penyalahgunaan BBM solar subsidi di Sulsel, khususnya Makassar, menjadi isu yang tak kunjung usai, karena lemahnya sistem penegakan hukum di daerah ini.
Modus operandi yang digunakan oleh sejumlah oknum pengusaha di wilayah ini ternyata tidak jauh berbeda dengan kasus yang terungkap di Karawang, Jawa Barat dan Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Di Karawang, para pelaku menggunakan barcode palsu untuk membeli solar subsidi berulang kali dan menjualnya dengan harga nonsubsidi.
Ironisnya, permainan serupa juga diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Makassar yang memanfaatkan celah sistem distribusi BBM di SPBU tertentu untuk memperkaya diri, sembari mengabaikan hak rakyat kecil yang seharusnya menerima manfaat dari subsidi tersebut.
Sebab itu, warga Sulsel menanti kehadiran Bareskrim Polri ungkap penyalahgunaan BBM Solar subsidi yang terus melenggang tanpa henti.
Nama-nama perusahaan seperti PT Wisan Petro Energy, PT Zoel Global Mandiri, PT Ronald Jaya Energy, PT Sri Karya Sukses, PT Bulukumba Berkah Mandiri, PT Trio Amanah Energy, PT. Luna Mandiri Energy dan lainnya kerap menjadi sorotan publik dan netizen.
Meski sering diberitakan, aktivitas mereka dinilai berjalan mulus tanpa hambatan hukum yang berarti.
Para oknum ini diduga membeli solar subsidi melalui berbagai cara, termasuk manipulasi dokumen dan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, kemudian menjualnya ke tambang, proyek konstruksi, atau industri dengan harga lebih tinggi.K
Di Karawang itu, tak jauh beda dengan kondisi di Sulsel dan Makassar, dugaan keterlibatan operator SPBU dalam memberikan barcode atau data palsu kepada oknum pengusaha juga menjadi perhatian di Sulsel.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum semakin memperparah situasi, memberikan kesan bahwa hukum tidak berlaku sama rata.
Akibatnya, subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil justru menjadi lahan emas bagi segelintir pelaku usaha yang rakus.
Dampak dari aksi ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian besar akibat subsidi yang diselewengkan. Dengan nilai subsidi Rp 5.100 per liter, praktik penyelewengan dalam jumlah ton mengakibatkan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.
Dari sisi sosial, praktik ini mengkhianati keadilan bagi masyarakat kecil yang sangat membutuhkan subsidi untuk kegiatan sehari-hari. Ketidakadilan ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi.
Di sisi lain, keberhasilan Bareskrim Polri mengungkap kasus di Karawang seharusnya menjadi inspirasi bagi aparat penegak hukum di Sulsel untuk mengambil langkah serupa.
Penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa praktik ini tidak akan dibiarkan berlanjut.
Sayangnya, hingga saat ini, penindakan hukum di Sulsel belum terlihat seefektif yang diharapkan, meskipun kasus ini sudah menjadi perhatian publik.
Perlu ada strategi yang lebih komprehensif untuk menangani kasus ini, mulai dari peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM hingga implementasi teknologi seperti sistem QR MyPertamina yang lebih ketat.
Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan untuk melaporkan setiap tindakan penyalahgunaan yang mereka temui.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memberantas praktik ini.
Jika tidak segera diatasi, permainan licik ini tidak hanya akan terus menguras keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang semakin dalam.
Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak rakyat kecil, dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah pertama untuk memastikan keadilan tercipta.
Sulsel, khususnya Makassar, tidak boleh menjadi surga bagi mafia BBM subsidi yang merugikan negara dan rakyat.
Toh, masyarakat Sulsel semakin jenuh dengan aksi pembiaran terhadap penyalahgunaan BBM solar subsidi yang terus berlangsung tanpa penindakan hukum sedikit pun.
Mereka menyaksikan bagaimana oknum pengusaha memanfaatkan celah hukum untuk mengeruk keuntungan besar tanpa merasa takut pada konsekuensi hukum.
Situasi ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di wilayah Sulsel, yang seolah menutup mata terhadap praktik-praktik tersebut.
Ketidakadilan ini menjadi luka yang mendalam, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat membutuhkan akses terhadap BBM subsidi untuk mendukung kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, Bareskrim Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas mafia BBM solar subsidi, seperti yang sudah dibuktikan dengan penangkapan para pelaku di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen dan konsistensi Polri dalam melawan kejahatan ini patut diapresiasi, tetapi langkah tersebut masih belum maksimal di Sulsel.
Masyarakat berharap Polri dapat memperluas jangkauan operasinya hingga ke Makassar dan sekitarnya, menghadirkan penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Hanya dengan tindakan yang nyata dan menyeluruh, mafia BBM di Sulsel dapat diberantas, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat kembali ditegakkan. (Bersambung)
