Penegakan hukum terhadap mafia solar di Sulawesi Selatan (Sulsel) kini tengah memasuki fase yang krusial. Namun, aparat kepolisian di sejumlah polres jajaran Polda Sulsel perlihatkan ketegasan.
Oleh: Zulkifli Malik
Sejumlah wilayah kabupaten/kota di bawah naungan Polda Sulsel telah menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi, sebuah langkah yang patut diapresiasi.
Di tengah krisis distribusi energi dan kelangkaan solar yang kerap terjadi, gerak cepat aparat kepolisian menjadi harapan besar bagi masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya.
Namun, keberhasilan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah hukum Polda Sulsel. Sejumlah polres memang tampil progresif dan konsisten dalam memberantas praktik ilegal tersebut.
Sayangnya, sebagian daerah lain masih terkesan abai seperti di Makassar atau lebih buruk lagi, seolah menutup mata terhadap maraknya permainan kotor para mafia solar.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan dan integritas aparat penegak hukum di tingkat lokal.
Instruksi tegas Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Rusdi Hartono, untuk tidak memberi ruang kepada mafia BBM subsidi, nyatanya hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil wilayah, seperti Polres Luwu, Palopo, Toraja, Sidrap, Parepare, Pinrang, Maros, dan Pangkep menjadi contoh baik.
Mereka bergerak tanpa ragu membongkar jaringan pelangsir, menyegel kendaraan modifikasi, hingga menangkap oknum yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan solar bersubsidi.
Tindakan paling mencolok datang dari Polres Barru, yang bahkan berani membentangkan garis polisi (Police Line) di salah satu SPBU yang terbukti menjual solar subsidi ke pengepul.
Keberanian ini mendapat perhatian luas dari publik dan menjadi simbol perlawanan terhadap mafia BBM yang selama ini kerap dilindungi oleh oknum. Nah, Mengapa di Makassar belimmada SPBU ‘Nakal’ yang terjerat?
Langkah ini juga menunjukkan bahwa penindakan tegas terhadap pelanggaran bisa dilakukan bila ada kemauan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Langkah Polres Barru dan wilayah lainnya seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah yang masih pasif, terutama Kota Makassar.
Sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas ekonomi, Makassar justru tampak stagnan dalam merespons instruksi Kapolda. Belum tampak ada upaya serius dari aparat di wilayah ini untuk membongkar jaringan mafia BBM solar yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Fakta di lapangan menyebutkan bahwa di Makassar, penyalahgunaan BBM subsidi terjadi secara terbuka, bahkan disinyalir melibatkan kolaborasi antara SPBU tertentu dan pelaku pelangsiran.
Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan, petani, dan sopir angkutan rakyat malah dinikmati oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengeruk keuntungan besar. Ironisnya, praktik ini sudah berlangsung lama dan seolah tidak tersentuh hukum.
Sebagai kota terbesar di Sulawesi Selatan, seharusnya Makassar menjadi contoh penegakan hukum yang berani dan transparan.
Diamnya aparat di tengah maraknya praktik ilegal hanya akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum dalam jaringan mafia solar.
Ketidaktegasan ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Keberhasilan wilayah-wilayah yang sudah bergerak menegakkan hukum juga membuktikan bahwa jaringan mafia BBM subsidi bisa diurai jika ada kemauan politik dan ketegasan aparat.
Apa yang dilakukan oleh polres-polres seperti Luwu dan Barru membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari keberanian moral aparat untuk berpihak pada rakyat kecil dan melawan pengkhianat negara.
Momentum ini seharusnya dijadikan titik tolak bagi seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulsel untuk bersatu memberantas mafia solar.
Penegakan hukum tidak boleh setengah hati dan tebang pilih. Setiap pelaku, baik itu pengepul, sopir, oknum SPBU, maupun pelindung di balik layar, harus ditindak tanpa pandang bulu.
Jangan sampai penegakan hukum yang hanya dilakukan di sebagian wilayah menjadi sia-sia karena di wilayah lain justru praktik pelanggaran terus tumbuh.
Koordinasi antarpolres, keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat sipil harus diperkuat.
Perlawanan terhadap mafia BBM solar harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya proyek pencitraan sesaat.
Jika aparat hukum di Sulsel ingin benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, maka tak ada pilihan selain bertindak tegas, adil, dan merata di semua daerah.
Penindakan yang konsisten di seluruh wilayah akan mengirim pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi subsidi yang menjadi hak masyarakat kecil, bukan untuk dilahap oleh para garong BBM. (*)
