Makassar– Terungkapnya Surat Keputusan (SK) Parsial di DPRD Kota Makassar yang dinilai tidak melalui mekanisme yang sebenarnya mendapat sorotan komisi pemantau legislatif (Kopel) Sulawesi.
Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) sulawesi Syamsuddin Alimsyah mengatakan Sebenarnya SK Parsial dibolehkan saja. Hanya saja perlu dicermati kalau ini menjadi modus baru oleh pemerintah dalam mengakali anggaran terutama Untuk membiayai proyek-proyek besar. Dimana dicontohkannya kasus jalan lingkar makassar yang semula anggarannya dicoret DPRD Makassar belakangan setelah ditetapkan malah terbit SK parsial.
Sk parsial hanya boleh kepada program yang benar mendesak dan harus ada tapi belum ada atau tidak cukup di APBD.
Sejumlah legislator yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan (SK) Parsial tentang pencairan anggaran Rp 66 miliar untuk pembangunan infrastruktur Dinas Permukiman dan Kantor Pemerintahaan Kota Makassar yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Haris Yasin Limpo, Ketua Fraksi Golkar ditemui diruangan kerjanya di Komisi C DPRD Kota Makassar mengatakan SK parsial pencairan anggaran kegiatan darurat itu memang ada dan tanpa melalui rapat pembahasan dengan alat kelengkapan DPRD.
Haris Yasin Limpo mengaku nilai dari anggaran Pokok tahun 2014 itu senilai Rp 1,2 Trilyun tanpa melalui rapat pembahasan dengan alat kelengkapan sementara aturannya itu harus melalui pembahasan dengan alat kelengkapan.(EK/karebosipost)
