Aksi Mafia BBM Solar Subsidi merupakan manipulasi dan Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulsel, khususnya di Kota Makassar.
Oleh: Petta Lamarupe’
INDOTIMNEWS– Mafia BBM Solar Subsidi seolah menggerogoti ketersediaan bahan bakar bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Dengan berbagai modus operandi, mereka berhasil membeli Solar Subsidi dalam jumlah besar di SPBU, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Aksi ini tentu merugikan masyarakat yang membutuhkan dan mencederai tujuan program subsidi pemerintah.
Dalam praktiknya, mafia ini tidak bergerak sendiri, melainkan mengandalkan jaringan kaki tangan yang tersebar, mulai dari pelangsir hingga oknum pihak tertentu yang menjadi pengepul atau penampung.
Modus operandi mafia BBM Solar Subsidi sangat beragam. Beberapa di antaranya menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk membeli solar dalam jumlah besar.
Ada pula yang memanfaatkan dokumen palsu atau surat rekomendasi ganda dari instansi pemerintah terkait untuk membeli dengan jirigen yang diduga kuat berkoorporasi petugas SPBU.
Bahkan, dalam beberapa kasus, para pelaku membentuk perusahaan berupa PT atau institusi fiktif sebagai dalih untuk membeli solar dengan kuota besar.
Strategi ini menunjukkan betapa sistematisnya jaringan mafia tersebut dalam mengeksploitasi celah regulasi dan pengawasan di sektor distribusi BBM bersubsidi.
Yang menjadi sorotan utama adalah lemahnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan beberapa daerah kabupaten.
Meski berbagai laporan dan keluhan masyarakat tentang kelangkaan solar bersubsidi semakin sering terdengar, tindakan tegas dari pihak berwenang tampaknya masih minim.
Diamnya APH dalam menghadapi mafia ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah mereka tidak memiliki kapasitas untuk menindak, atau ada faktor lain yang membuat mereka enggan bertindak?
Ketidaktegasan ini justru memperkuat keberanian mafia dalam menjalankan aksinya.
Nah, ada dugaan kuat bahwa sebagian oknum aparat terlibat atau mendapatkan keuntungan dari praktik ilegal ini.
Hal ini terlihat dari sulitnya mengungkap jaringan mafia meski pola kerja mereka sudah cukup jelas.
Ketidakseimbangan antara tindakan represif terhadap pelaku kecil dengan perlakuan terhadap aktor besar di balik aksi ini semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja APH.
Dalam situasi ini, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sulsel semakin terkikis.
Dampak dari aksi mafia BBM ini sangat besar. Selain kelangkaan solar bersubsidi yang dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan pengusaha kecil, aksi ini juga menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di berbagai sektor.
Inflasi lokal yang terjadi di beberapa wilayah di Sulsel sering kali berawal dari masalah distribusi BBM, yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.
Sayangnya, upaya penanganan tampak hanya berupa wacana tanpa aksi konkret.
Melawan mafia BBM Solar Subsidi membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, terutama APH.
Tanpa keberanian dan integritas dalam menindak pelaku besar, jaringan mafia ini akan terus tumbuh dan merugikan masyarakat.
Transparansi dalam pengawasan distribusi solar, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga subsidi untuk yang berhak adalah langkah yang harus segera diambil.
Jika tidak, Sulawesi Selatan terus menjadi panggung bagi mafia BBM untuk terus merajalela, sementara masyarakat kecil menjadi korban yang tak berdaya.
(Bersambung)
