MAKASSAR– Clebes Corruption Control dalam waktu dekat ini akan melaporkan ke mabes polri dugaan korupsi Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Jeneponto mengingat kasus BPNT sulsel yg ditangani yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, entah kemana rimbanya.
Terkait dengan pemberitaan yg mencuat di media terkait pengakuan Kasmin dalam sidang (MTGR) terkait kasus korupsi Bansos Covid- 19. Pemprov Sulsel tentang keterlibatan sekprov sulsel Abdul Hayat Gani melalui Orang kepercayaannya yaitu Albar yg merupakan salah satu komisaris CV. Banteng Timur yg menjadi pemasok ikan kaleng merk SMS pada program BPNT semakin menguatkan dugaan kami, yang dimana hal tersebut senada dengan hasil kajian dan investigasi kami dilapangan terkait Saudara rahim yg merupakan suplyer di kabupaten Jeneponto yg memasok ikan kaleng merk blitan di beberapa kabupaten juga memiliki kadekatan dengan bpk Dr. Jayadi Nass mantan PLT walikota Makassar yg kemudian di mutasi menjadi PLT Bupati lutim. Hal ini yg memperkuat dugaan teman2 bahwa ada kelompok besar yg kemudian bermain untuk merampok hak- hak kaum fakir di Sulsel di salurkan oleh negara melalui program BPNT. Ungkap Andy Setiawan.
Yg dimana perlu kita ketahui bersama bahwa penyaluran dana BPNT di Jeneponto diduga kuat terjadi mark up. Dari hasil invesitigasi yang dilakukan bersama beberapa lembaga, dugaan terjadinya penyimpangan bermula dari keluarnya surat keputusan penunjukan suplier BPNT. Skep ini, kata Andy Setiawan , diduga tidak sesuai dengan buku pedoman sembako 2020.
Yg dimana BPNT sejak pandemi Covid-19 mendapat tambahan anggaran yang semula satu keluarga penerima manfaat (KPM) Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Ini menjadi salah satu program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di bidang pemulihan ekonomi perlindungan sosial.
Olehnya itu kami dari Clebes corruption control sangat berharap pengakuan saudara Kasmin bisa membuka kotak Pandora pada dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai di Sulsel terkhusus kabupaten Jeneponto. Tutup Andy Setiawan.
