MAKASSAR– Sekitar 100 mahasiswa dari Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (25/2).
Aksi ini menyoroti dugaan pemotongan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep.
Demonstrasi ini menjadi bentuk pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana JKN yang bersumber dari BPJS Kesehatan.
Massa menuntut aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan, evaluasi, serta audit menyeluruh.Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa dana kapitasi JKN merupakan hak tenaga kesehatan, yang pembagiannya diatur berdasarkan regulasi, indikator kinerja, dan beban kerja profesi terkait.
“Pemotongan tanpa dasar hukum jelas dan mekanisme transparan berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas serta transparansi keuangan publik,” ujarnya.
Tuntutan massa dirangkum dalam lima poin utama:Mendesak Kepala Puskesmas Liukang Kalmas membuka transparan seluruh dokumen pembagian dana JKN, termasuk dasar hukum, SK tim kapitasi, dan rincian perhitungan jasa pelayanan.
Menuntut bukti setor resmi jika terbukti ada pengembalian dana ke kas negara atau kas daerah.Mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep melakukan evaluasi dan klarifikasi resmi atas mekanisme pengelolaan dana kapitasi.
Meminta Inspektorat Daerah melakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan.
Menuntut pengembalian hak pegawai jika terbukti pemotongan tanpa dasar hukum sah.Sepanjang aksi, situasi tetap kondusif di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Perwakilan massa menyerahkan surat resmi pemberitahuan aksi beserta dokumen tuntutan kepada pihak berwenang.
Koalisi Lintas Mahasiswa menekankan bahwa aksi ini merupakan kontrol sosial untuk menjaga supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. (*)
