MAKASSAR, – Ribuan honorer Non ASN APBN Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih mempertanyakan nasib mereka agar bisa ikut untuk seleksi PPPK tahun ini.
Sekitar 2000 lebih tenaga Non ASN APBN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan masih belum jelas nasibnya untuk bisa ikut seleksi PPPK.
Non ASN APBN yang bertugas di setiap Daerah Irigasi atau Pengairan se-Sulawesi Selatan berharap kepada Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan agar segera mencari solusi agar mereka bisa ikut seleksi PPPK tanpa terkecuali.
Mereka mendesak instansi terkait agar perekrutan PPPK bagi Non ASN APBN dan Non ASN APBD tetap di samakan dengan instansi lain.
Menurutnya hal ini sangat tidak adil, apalagi sudah puluhan tahun mengabdi menjadi petugas pengairan di daerah irigasinya masing-masing.
Menindaklanjuti hal tersebut, ribuan Petugas pengairan menduduki Gedung DPRD Provinsi, Senin 14 Oktober 2024. Massa berdatangan dari berbagai wilayah daerah Irigasi (DI) di sejumlah kabupaten.
Mereka juga sudah melayangkan surat aksi damai ke DPRD dan pihak Kepolisian setempat. Petugas Pengairan menuntut agar ikut seleksi PPPK, karena hingga saat ini formasi untuk seleksi PPPK khusus Petugas Pengairan belum ada.
Informasi yang di himpun, semua non ASN yang sudah masuk database, baik non ASN APBN maupun non ASN APBD harus ikut seleksi semua tanpa terkecuali.
Jika tidak ikut seleksi PPPK tahun 2024, maka otomatis akan di hapus namanya pada tahun 2025, artinya tidak ada lagi tenaga honorer tahun 2025 sesuai instruksi dari Kemenpan RB
