Makassar– Direktorat Pengendalian Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan temuan pelanggaran indikasi tidak kesesuaian tata ruang pada 14 titik di wilayah kota Makassar.
Ke-14 titik itu tersebar di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Tallo, Mamajang, Makassar, Ujungpandang, Wajo dan Panakukang. Padahal dalam penyelenggaraan penataan ruang sudah jelas memuat tiga pilar yaitu merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan. Namun yang tak kalah lebih penting adalah bagaimana mengendalikan tata ruang tentang ijin yang tidak sesuai tetapi masih diberikan ijin, sehingga terjadi pelanggaran tata ruang. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar Bidang Hukum dan Pemerintahan, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, pemkot harus merespon adanya 14 titik di wilayah kota Makassar yang menjadi temuan Direktorat Pengendalian Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menemukan pelanggaran indikasi tidak kesesuaian tata ruang. Untuk itu sebagai langah awal dan selanjutnya, kata Busranuddin, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto wajib melengkapi jajarannya yang akan duduk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang dan lingkungan. “Tujuannya agar penyimpangan tata ruang yang merusak lingkungan dapat dilimpahkan ke ranah hukum hingga adanya P21 kasus pelanggaran tata ruang. Contoh kasus pelanggaran tata ruang yang dilaksanakan Jen Tang di depan cagar budaya nasional Benteng Fort Roterdam, semestinya sudah P21 sebab tidak ada dalih regulasi aturan hukum untuk kasus itu di peti-eskan,” kata Busranuddin Baso Tika saat ditemui di kantor di DPRD Makassar, Rabu, 6 Agustus . Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pengendalian Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Andi Renald Riandy MT, mengatakan, sejumlah wilayah yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) seperti Makassar, Maros dan Takalar terindikasi menyalahi penataan ruang melalui pelaksanaan audit secara objektif, sistematis dan independen melalui pengawasan teknis dan pengawasan khusus melalui citra satelit. “Semua elemen baik pemerintah, masyarakat sampai dunia usaha harus sadar akan pentingnya penataan ruang untuk menjamin kepastian hukum. Dan salah satu alatnya adalah pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang untuk menyidik terjadinya pindak pidana,” kata Renald Riandy usai rapat koordinasi evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), di Hotel Horizon belum lama ini. Menurut Renald, tugas pokok dari para PPNS adalah melakukan pengawasan dan penyelidikan tentang berbagai pelanggaran yang terjadi dalam tata ruang seperti pemanfaatan lahan dan sebagainya. Ditambahkan, seluruh aparat pemerintah daerah terkait bekerjasama dalam proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Tujuannya agar masing-masing tingkatan daerah dapat menjalankan pembangunannya berlandaskan RTRW yang berlaku,”katanya.(Karebosipost)
