MAKASSAR– Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (25/08/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Massa aksi memulai aksinya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Reformasi Jilid II” serta membawa sebuah keranda mayat sebagai simbol protes terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Para pengunjuk rasa mendesak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk menemui mereka dan menanggapi tuntutan mereka secara langsung.
Namun, setelah beberapa jam menunggu tanpa ada respons dari gubernur, massa aksi mengekspresikan kekecewaannya dengan menghamburkan sampah di depan pintu masuk kantor gubernur sebagai bentuk protes.
Leksan, jenderal lapangan aksi, dalam orasinya menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan pemerintah Provinsi Sulsel sangat membebani masyarakat dan menjadi alasan utama aksi tersebut. Ia bahkan mendesak gubernur untuk mundur dari jabatannya.
“Kami dari Aliansi KERAMAT menuntut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman segera mengundurkan diri. Kebijakan kenaikan PBB yang mencekik rakyat di berbagai daerah di Sulsel tidak mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,” ujar Leksan.
Setelah itu, massa melakukan long march menuju DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan gedung DPRD, mereka kembali menyuarakan kritik, kali ini menyoroti kenaikan gaji anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Massa menuntut pembubaran DPR karena dianggap sudah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.
“Hari ini DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah berfoya-foya di atas penderitaan masyarakat. Mereka sudah kehilangan keberpihakan kepada rakyat, maka sebaiknya DPR dibubarkan saja,” tegas Leksan dalam orasinya.
Di lokasi tersebut, aksi berjalan kondusif meskipun sempat terjadi adu mulut antara beberapa anggota massa aksi dan kepolisian Polrestabes Makassar terkait pengambilan sebuah pedang mainan dari karton yang dibawa oleh pengunjuk rasa. Polisi menjelaskan bahwa pedang mainan itu akan diperlihatkan ke atasan sebelum dikembalikan, meskipun sempat menimbulkan protes dari massa.
“Kepolisian terlalu sensitif, padahal itu hanya pedang mainan yang terbuat dari karton,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 19.00 WITA sebelum massa membubarkan diri secara tertib.
Aliansi KERAMAT terdiri dari berbagai organisasi, antara lain: GRD, PMBI, SPMP, GMNI Makassar, GMKI, LMND, PMKRI Gowa, dan Forgata. Aliansi ini mengusung isu “Reformasi Jilid II” dengan berbagai tuntutan penting, antara lain:
1. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Pembubaran DPR RI.
4. Pencabutan UU TNI.
5. Penolakan RKUHP.
6. Penolakan RUU Polri.
7. Penghentian perampasan ruang hidup masyarakat.
8. Penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
9. Pengadilan terhadap Presiden Jokowi terkait pelanggaran.
10. Pengesahan UU Masyarakat Adat.
11. Penolakan proyek strategis nasional (PSN).
12. Wujudkan pendidikan gratis.
13. Wujudkan layanan kesehatan gratis.
14. Penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
15. Penolakan hutang luar negeri.
16. Penolakan penulisan ulang sejarah.
17. Penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto.
(red)
